Bab Ii Tinjauan Pustaka D Landasan Teori-PDF Free Download

BAB II TINJAUAN PUSTAKA D Landasan Teori

2020 | 10 views | 23 Pages | 761.75 KB

terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan administratif atau kepatuhan formal yaitu kepatuhan yang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan kepatuhan teknis adalah kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang terkait dengan kebenaran pengisian SPT dalam jumlah pajak yang harus dibayar.



Daya pikul merupakan besarnya kekuatan seseorang untuk
dapat mencapai kepuasan yang setinggi tingginya setelah dikurangi
dengan biaya yang mutlak untuk kebutuhan yang primer
b Teori Kepatuhan
Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia
membayar pajak sukarela Teori Sandmo dalam Dudy 2016
mengamsusikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi
perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan
kegunaan yang diharapkan
Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak
berbanding kebalik pada kemungkinan terkena ukuran sanksi yang
dikenakan Oleh karena itu individu akan selalu menantang untuk
membayar pajak secara benar dengan demikian teori ini semata mata
meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak sementara
perilaku aparat pajak fiskus diabaikan sama sekali
c Teori Pembelajaran Sosial
Teori pembelajaran sosial itu bertujuan untuk menjelaskan
perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak
Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika lewat
pengamatan dan pengalaman langsungnya hasil pungutan pajak itu
telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya
Seseorang akan taat membayar pajaknya apabila telah menaruh
perhatian terhadap pelayanan pajak baik fiskus maupun sistem
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
pelayanan pajaknya teori ini juga menekankan bahwa lingkungan yang
dihadapkan pada seseorang secara kebetulan kerap kali dipilih dan
diubah oleh orang melalui perilakunya sendiri Misalnya pada perilaku
pada ketaatan atau kepatuhan pada pembayaran pajaknya
d Teori Kepentingan
Dalam teori ini mengatakan bahwa wajib pajak memiliki
kepentingan yang besar terhadap tugas ataupun jasa negara dapat
dikatakan juga bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap
negara maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan
Mardiasmo 2009 Teori ini hanya memperhatikan pembagian dari
beban pajak yang harus dipungut pemerintah dari rakyat yang
disesuaikan dengan kepentingan masing masing dalam tugas pemerintah
yang bermanfaat baginya termasuk melindungi dirinya sendiri beserta
harta bendanya Oleh sebab itu pungutan pajak tersebut berupa biaya
biaya yang menyangkut tentang pelayanan kepentingan masyarakat
yang dibebankan kepada masyarakat
Berdasarkan dengan pendekatan teori teori yang sudah
dijelaskan sebelumnya maka diharapkan dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi Adapun penjelasan lebih lanjut
mengenai kepatuhan wajib pajak dan penjelasan mengenai faktor
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri yaitu
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
8 Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu
kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang
diberikan Menurut Gunadi dan Masruroh 2013 menjelaskan bahwa
kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk
memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa
perlu diadakannya pemeriksaan investigasi seksama peringatan ataupun
ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi
Jenis jenis kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Kurnia
2006 adalah
a Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang
undang perpajakan
b Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara
substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai
isi dan jiwa Undang undang pajak kepatuhan material juga dapat
meliputi kepatuhan formal
Sedangkan menurut Santoso 2008 menyatakan bahwa
terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan administratif atau
kepatuhan formal yaitu kepatuhan yang terkait dengan ketentuan
umum dan tata cara perpajakan Sedangkan kepatuhan teknis adalah
kepatuhan material yaitu kepatuhan yang terkait dengan kebenaran
pengisian SPT dalam jumlah pajak yang harus dibayar
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
Adapun karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan
Menteri Keuangan No 192 PMK 03 2007
i Tepat waktu penyampaian SPT dalam 3 tahun terakhir
ii Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk
Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa
Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut turut
iii SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah
disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa
untuk masa pajak berikutnya
iv Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak meliputi keadaan pada tanggak 31 Desember
tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak
termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan
v Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian selama tiga tahun terturut turut dengan ketentuan
disusun dalam bentuk panjang long form report dan menyajikan
rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang
menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas
laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik
yang tidak dalam pembinaan pemerintah pengawas akuntan publik
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
vi Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu terakhir
Jadi pada kesimpulannya kepatuhan wajib pajak itu
sendiri merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran dari
wajib pajak itu sendiri terhadap kewajiban perpajakan yang dia
bebani namun tetap berlandaskan pada peraturan perundang
undangan yang sebagai mana wajib pajak itu sendiri melakukan
pendaftaran diri melaksanakan penyetoran SPT perhitungan dan
pembayaran besarnya pajak terutang dan patuh dalam pembayaran
yang tertunggak
9 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Melihat begitu besarnya peranan dari sektor pajak membuat
penerimaan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berupaya untuk
meningkatkan penerimaan perpajakan Salah satu upaya yang dilakukan
adalah melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan segala
kebijakan yang dikeluarkan dan mempermudah sistem administrasi
perpajakan Fahmi 2012
Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian
dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan
dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh
pilar perpajakan yaitu bidang administrasi bidang peraturan dan bidang
pengawasan Rahayu 2010 109 dalam Irmayanti Madewing 2010
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
Pandiangan 2008 6 mengemukakan bahwa ada 2 dua hal
yang melatar belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan yaitu
menyangkut
a Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus
ditingkatkan dan
b Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus
ditingkatkan
Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan
pada dasarnya meliputi Konsep dalam hal restrukturisasi sistem
organisasi yaitu Debirokratisasi Struktur organisasi berbasis fungsi
terkait dengan perpajakan dilakukan pemisahan antara fungsi
pemeriksaan dengan fungsi keberatan Adanya segmentasi Wajib Pajak
level operasional yang dikelola dengan KPP Adanya internal audit
dan change program unit dan Lebih efisien dan customer oriented
Ada empat dimensi dari reformasi administrasi perpajakan
yaitu struktur organisasi strategi organisasi prosedur organisasi dan
budaya organisasi Pelaksanaan pemodernisasian administrasi perpajakan
berupa perubahan yang dilakukan pada struktur organisasi kantor
pelayanan pajak yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi kantor
pelayanan pajak berdasarkan fungsi perbaikan pelayanan dengan
pembentukan account representative dan compliant centre kemajuan
teknologi pelayanan berbasis e sistem serta diterapkannya Kode Etik
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Putu Agustini 2016
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk
menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan yaitu
Tercapainya tingkat kepatuhan pajak tax compliance yang tinggi
Tercapainya tingkat kepercayaan trust terhadap administrasi perpajakan
yang tinggi dan Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang
10 Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi ini sangat penting dalam upaya peningkatan kesadaran
dan kepatuhan wajib pajak Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai
upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian
informasi dan pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan
perpajakan guna untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan
pemenuhan kewajiban perpajakannya
Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan dan Wike dalam Candra
2016 sosialisasi perpajakan ialah proses dimana seseorang mempelajari
sistem norma yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan
kepatuhan wajib pajak yang diharapkan agar masyarakat dan wajib pajak
dapat mengetahui dengan baik dan benar tentang hak dan kewajiban
perpajakan Sosialisasi di Indonesia terus melakukan peningkatan guna
untuk lebih menyadarkan wajib pajak dan masyarakat Men
sosialisasikan perpajakan di Indonesia tidak hanya dilakukan sosialisasi
langsung di Kantor Pelayanan Pajak saja namun ada beberapa cara
modernisasi sosialisasi yaitu dengan cara sosialisasi melalui iklan
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
pamflet majalah pajak Namun mereka masih menganggap sosialisasi ini
belum sepenuhnya berjalan dengan baik maka untuk meningkatkan peran
sosialisasi diperlukan adanya perubahan dari sistem aturan perpajakan
yang selalu di perbaharui dengan melihat kondisi perekonomian yang
berganti ganti agar dapat meningkatkan pajak
Menurut Larasati 2013 apabila penerapan strategi pelayanan
sosialisasi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien kepada wajib
pajak tentang peraturan undang undang perpajakan KUP maka dapat
meningkatkan pengetahuan wajib pajak
11 Kesadaran Perpajakan
Kesadaran secara umum adalah satu unsur yang terdapat didalam
diri manusia untuk memahami suatu realitas serta bagaimana cara
manusia itu bertindak atau menyikapi terhadap realitas Sedangkan
kesadaran menurut kamus umum bahasa Indonesia dijelaskan bahwa
kesadaran ialah keadaan yang dimana pada saat orang ingat keadaan
yang sebenarnya
Kesadaran perpajakan ialah keadaan dimana mengetahu tentang
perpajakan Menurut Suyatmi 2004 yang dikutip oleh Utami dkk dalam
Astuti 2014 mengatakan bahwa penilaian positif masyarakat mengenai
wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan
menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak
Menurut Mardiasmo 2011 wajib pajak merupakan orang pribadi
atau badan meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah Kesadaran
wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui
memahami mengingat dan melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Selain itu beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela
wajib pajak menurut Tiraada pada tahun 2013 yaitu
a Melakukan sosialisasi karena semakin tingginya intensitas informasi
yang diterima oleh masyarakat maka pemikirian masyarakat tentang
perpajakan bisa berubah kearah yang lebih positif
b Meningkatkan Citra Good Governance yaitu rasa dimana dapat
menimbulkan perasaan saling percaya antara pemerintah dan
masyarakat wajib paja
c Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak
Rendahnya kesadaran masyarakat akan perpajakan menjadi salah
satu pemicu terjadinya pajak yang tidak dapat dijaring oleh kantor pajak
Kesadaran jugalah menjadi penyebab kendala dalam pengumpulan pajak
dari masyarakat Mengingat kesadaran wajib pajak akan perpajakan
sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
12 Sanksi Perpajakan
Sanksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah
adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum dan
memaksa dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati Menurut Mardiasmo
2011 sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang undangan perpajakan norma perpajakan akan dituruti
ditaati dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan
alat pencegah preventif untuk mencegah supaya wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan Tujuan diadakannya
pembuatan sanksi agar wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak akan
banyak merugikannya maka secara tidak langsung membawa wajib pajak
untuk lebih taat dalam pelaksanaan pembayaraan pajak Menurut Astuti
2014 sanksi perpajakan merupakan gambaran mengenai hukuman
terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan
perundang undangan
Wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu
dengan mengisi dan menyampaikan sendiri Surat Pemberitahuan SPT di
Kantor Pelayanan Pajak Namun tidak semua wajib pajak menyampaikan
secara benar dan tepat akan SPT yang ia laporkan karena tidak jarang
banyak sekali wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam mengisi SPT
dalam menghitung pajaknya oleh sebab itu dengan penuh keberanian
wajib pajak tersebut dapat mengkoreksi kembali atau membetulkan
kembali SPT yang telah disampaikan dengan cara menyampaikan
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
pernyataan tertulis namun dengan ketentuan bahwa pihak Direktorat
Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan
Namun apabila pihak Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan
pemeriksaan tetapi belum sampai pada tahap penyidikan mengenai
ketidakbenaran atas pengungkapan pajak oleh wajib pajak maka pihak
penyidik tidak akan melakukan penyidikan apabila wajib pajak yang
bersangkutan mengungkapkan sendiri atas ketidakbenarannya tersebut
Mardiasmo 2009 menyatakan kesadaran wajib pajak akan
pengungkapan atas ketidak benaran laporan tentang pengisian SPT yang
telah disampaikan dapat menimbulkan hal hal sebagai berikut
a Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi tidak sesuai lebih
besar atau lebih kecil
b Jumlah harya menjadi lebih kecil atau lebih besar
c Pajak yang masih harus dibayar tidak sesuai bisa membayar lebih
rendah bisa juga membayar lebih banyak dari yang seharusnya
Sedangkan untuk wajib pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka akan dipidana
penjara paling singkat selama 6 enam bulan dan paling lama selama 6
enam tahun dan didenda paling sedikit 2 dua kali jumlah pajak
terutang yang kurang dibayar dan paling banyak sebesar 4 empat kali
jumlah pajak terutang yang kurang dibayar Adapun sanksi administrasi
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
berupa denda jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan
batas waktu yang sudah ditentukan yaitu
a Rp 500 000 00 lima ratus ribu rupiah untuk Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai
c Rp 100 000 00 seratus ribu rupiah untuk Surat Pemberitahuan Masa
d Rp 1 000 000 00 satu juta rupiah untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
e Rp 100 000 00 seratus ribu rupiah untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang prbadi
Sedangkan untuk sanksi perpajakan menurut dengan pasal 39
Undang undang No 16 Tahun 2000 dibagi menjadi 2 yaitu sanksi
administrasi dan sanksi pidana berikut penjabarannya
a Sanksi administrasi yaitu sanksi dimana dikenakannya dengan
melakukan pembayaran kerugiaan finansial pada negara karena
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan tidak sebagai
mana mestinya Sanksi administrasi Devano dan Siti dalam Puji
2014 berupa
a Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap
pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan
b Bunga yaitu sanksi administrasi yang berkaitan atas pengenaan
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kewajiban wajib pajak
pada saat pembayaran pajak
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
c Kenaikan jumlah pajak adalah sanksi administrasi berupa kenaikan
jumlah pajak yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran yang
berkaitan dengan kewajiban Yang sudah diatur dalam ketentuan
b Sanksi pidana yaitu sanksi yang dapat berupa sanksi siksaan atau
penderitaan baik fisik maupun finansial bahkan psikis dari wajib
pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang merupakan
benteng hukum terakhir agar norma norma perpajakan dipatuhi
Adapun beberapa jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia
1 Denda pidana adalah denda yang dikenakan wajib pajak maupun
pejabat terkait serta pihak ketiga yang melakukan tindak pidana
2 Pidana kurungan itu diberikan terhadap wajib pajak pejabat yang
terkait serta pihak ketiga atas tindak pidana yang telah
dilakukannya Pidana kurungan biasanya merupakan pengganti
dari denda pidana
3 Pidana penjara yaitu pengenaannya karena tindak pidana pajak
yang dilakukan oleh wajib pajak dan pejabat Pidana penjara ini
lebih berat dan lebih besar akibatnya daripada pidana kurungan
Ada beberapa contoh yang menggambarkan perbedaan antara
pidana penjara dengan pidana kurungan yaitu pada pidana
penjara untuk hukumannya berbatas maksimal seumur hidup atau
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017
bahkan dihukum mati tetapi untuk pidana kurungan hanya hanya
maksimal 1 tahun kurungan penjara Contoh berikutnya pada
pidana penjara tidak adanya kebebasan tahanan dalam beraktivitas
dan pengawasan yang sangat ketat sehingga keluarga tidak dapat
mengunjungi nya secara bebas dan tidak ada satupun hiburan
didalam pidana penjara namun pada pidana kurungan tahanan
lebih bebas dikunjungi oleh keluarga dan teman teman serta bebas
melakukan segala aktivitasnya dalam pantauan
Oleh karena itu dengan adanya sanksi sanksi yang diatur dalam
undang undang dan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih
banyak merugikannya diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk
lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
E Hasil Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini yaitu
diantaranya Muliari 2012 menyatakan pendapat bahwa Sanksi perpajakan
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak
Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan
pelaporan wajib pajak Namun pada penelitian Wadening 2013 yang
menyatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sedangkan pada
penelitian yang dilakukan oleh Astuti 2014 menjelaskan bahwa Kesadaran
wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif siginifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak Persepsi pelayanan petugas pajak fiskus sanksi
PENGARUH MODERNISASI SISTEM HANA SIFANURI AKUNTANSI FE UMP 2017


Related Books

Automotive Presentation

Automotive Presentation

Infineon market leader in radar; 20m sensor chips sold; ~50% CAGR 16-21 based on design wins* Vision Zero + Autonomous Driving ce mid-range radar

Continue Reading...
VO?ARSTVO & VINOGRADARSTVO

VO?ARSTVO & VINOGRADARSTVO

VINOGRADARSTVO HERBICIDI, FUNGICIDI, INSEKTICIDI, AKARICIDI, BIOCIDI, LIMACIDI, OSTALA SREDSTVA, GNOJIVA PROGRAMI ZAŠTITE. PREPORUKA DELAN PRO KOMBINIRANI PREVENTIVNI FUNGICID SISTEMI?NOG DJELOVANJA Suzbija plamenja?u, crnu pjegavost i crnu trulež na vinovoj lozi. REBOOT ili ELECTIS WG ili STAR 80 WP ili DELAN PRO (plamenja?a) + POSTALON 90 SC ili CHROMOSUL 80 ili STROBY WG (pepelnica ...

Continue Reading...
The Ramstein Civilian Human Resource Flight Employee ...

The Ramstein Civilian Human Resource Flight Employee ...

This is the written statement of your supervisor’s performance expectations; what he or she sees as the most critical tasks of your job and how he or she will measure your performance. The work plan may be a separate document (AF Form 860) from your PD or will be included in your CPD (AF Form 1003), which is a combination of PD and Work Plan ...

Continue Reading...
DEPARTMENT OF THE ARMY ER 1110-345-723 CECW-CE Washington ...

DEPARTMENT OF THE ARMY ER 1110-345-723 CECW-CE Washington ...

DEPARTMENT OF THE ARMY ER 1110-345-723 . U.S. Army Corps of Engineers CECW-CE Washington, DC 20314-1000 . Regulation No. 1110-345-723 31 March 2017 . Engineering and Design TOTAL BUILDING COMMISSIONING PROCEDURES 1. Purpose. This regulation provides policy and guidance for developing total building

Continue Reading...
An EEO Desk-side Guide for Managers and Supervisors

An EEO Desk-side Guide for Managers and Supervisors

An EEO Desk-side Guide for Managers and Supervisors Local EEO Contact Information: HQ MEDCOM EEO Office, 2748 Worth Rd Ste 20, JBSA Fort Sam Houston, TX 78234, (210) 221-8170, DSN 471

Continue Reading...
END STATE – Commander’s Visualization at the Company Level ...

END STATE – Commander’s Visualization at the Company Level ...

Technical Publication Specialist (703) 602-8049. ii . iii Research Report 1928 END STATE – Commander’s Visualization at the Company Level: Training Refinement and Transition Carl Lickteig U.S. Army Research Institute Heather Stroupe Western Kentucky University Ellen Menaker, Tristan Hendrix, and David Myers Intelligent Decision Systems, Inc. Michael Silverman Independent Consultant Anna T ...

Continue Reading...
POSITION CLASSIFICATION STANDARD FOR INTELLIGENCE SERIES ...

POSITION CLASSIFICATION STANDARD FOR INTELLIGENCE SERIES ...

INTELLIGENCE RESEARCH SPECIALIST AND INTELLIGENCE OPERATIONS SPECIALIST, ... requirements in photographic form are included in the Intelligence Series, GS-0132. The grade level descriptions in this standard are necessarily non-specific. They are keyed to operations and programs unique to intelligence functions. Therefore, these grade level descriptions are not to be used for cross-series ...

Continue Reading...
DSLR image quality goes compact with a next-generation ...

DSLR image quality goes compact with a next-generation ...

Image quality that stays beautiful in large blow-ups. An all-new genre of camera delivering photographic excellence . that exceeds all expectations for its size. Praised and embraced by demanding photographers around the globe. Designed to inspire a fresh approach to creative photography. Yet, until the DP Series there was no such thing as a DSLR-spec compact. That it heralded the birth of a ...

Continue Reading...
FIVE ELEMENTS FOR STANDOUT IMAGES - Amazon S3

FIVE ELEMENTS FOR STANDOUT IMAGES - Amazon S3

the collective opinion of the larger photography community. It might be a photograph of World War II soldiers that we consider great; or, perhaps, a photo of a mother and child, or a sparkling waterfall. Photographic greatness seems to defy categorization; virtually anything has the potential to make a great photograph. If we take a broad and simplistic turn and define a great photo as one ...

Continue Reading...
USING MOTION IN LANDSCAPES - Amazon S3

USING MOTION IN LANDSCAPES - Amazon S3

DYNAMIC IMAGES Many people I talk with assume that landscape photography is ‘easy.’ After all, it’s nothing more than going somewhere pretty and snapping a shot, right? You don’t have to deal with fast-moving subjects, temperamental models or dangerous conditions, so what could be so hard? The mistake that those people make is confusing ‘simple’ with ‘easy.’ Yes, landscape ...

Continue Reading...