Bendahara Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ...

Hal : Tambahan Pemanggilan Peserta Pelatihan Bulan November 2019 Tanggal : 8 November 2019 Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Keuangan Nomor ND-928/SJ.1/2019 hal Pelaksanaan e-Learning Tata Cara Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Nota Dinas Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Nomor ND-1112/PP.3/2019 hal Tanggapan Atas Penyampaian ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI INSPEKTORAT JENDERAL

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 4. Peraturan ... 2 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 5. Peraturan Irjen Pertahanan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
EVALUASI KINERJA BENDAHARA PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI ...

EVALUASI KINERJA BENDAHARA PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI ...

Masalah pokok dalam penulisan ini adalah Bagaimana Kinerja Bendahara pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini berkaitan dengan Undan-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan apakah

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Bahan Materi Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa SMK MAKMUR 1 ...

Bahan Materi Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa SMK MAKMUR 1 ...

tujuan osis menghimpun ide ... bendahara 4. para sekretaris bidang yang terdiri dari : 4.1. sekbid ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa 4.2. sekbid kehidupan berbangsa dan bernegara 4.3. sekbid pendidikan pendahuluan bela negara 4.4. sekbid kepribadian dan budi pekerti luhur . struktur organisasi osis susunan pengurus osis terdiri dari : 1. ketua 2. wakil ketua 3. bendahara 4. para ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG tentang ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG tentang ...

1117 Kas di Bendahara Penerimaan 11171 Kas di Bendahara Penerimaan 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 1118 Kas Lainnya dan Setara Kas 11181 Setara Kas 111811 Surat Berharga 111812 Penempatan di Bank Umum 111813 Reverse Repo 111814 Foreign Exchange 111819 Setara Kas lainnya 11182 Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 3. Kementerian ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

c. penutupan Rekening. (3) Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA/pejabat yang ditunjuk. (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemimpin BLU. Bagian Kedua Kewenangan Bendahara Umum Negara Pasal 4 (1) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah; pengelolaan gaji di SKPD dilaksanakan oleh pengguna anggaran, PPK-SKPD, Bendahara pengeluaran, dan pengelola gaji. Tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut: 1. Pengguna Anggaran 1) Melakukan pengujian ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SALINAN - Pemerintah Daerah DIY

SALINAN - Pemerintah Daerah DIY

Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. 2. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR ...

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR ...

Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Anggaran ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN ...

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN ...

PELAKSANAAN PILOTING PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR ELEKTRONIK Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang­ Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara berwenang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan APBN dan APBD

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan APBN dan APBD

dan dalam struktur pengelolaan keuannga negara, BA BUN ini merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, misalnya BA BUN 999.05 untuk transfer daerah, BA BUN 999.07 untuk subsidi. Dalam BA BUN kita mengenal penerusan pinjaman. Apa yang dimaksud dengan hal ini ?

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
14NOM1 ILITIJOUI< INXNEVA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN I

14NOM1 ILITIJOUI< INXNEVA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN I

yang menvalurkan dana APRN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persedidan. 7. Bank Operasional II, yang selanjulnya disingkat 50 11, adalah bank operasiona I mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang inenyalurkan dana APRN untuk pengeluaran gaji bulanan.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN V1ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

PERATURAN V1ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

Tahun 2014 Nomor 200), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan. 2. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kas Negara adalah ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG ...

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG ...

PENENTUAN NILAI BERSIH INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN DALAM BENTUK TAGIHAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.03 Pengelolaan lnvestasi Pemerintah, perlu menyajikan nilai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ...

SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan K edua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik I ndonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3 tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

30. Laporan Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan 31. Daftar SPM/SP2D Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Pertanggungjawaban UP/TUP 32. Bukti Setor Saldo Kas Bendahara Penerimaan TA 2017 yang telah disetor ke Kas Negara TA 2018 33. Daftar bukti setor SSBP/SSPB TA 2018 34. SKTJM atas hasil ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
STANDAR REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

STANDAR REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

a. menelusuri angka per akun dalam LKPP ke akun dalam Laporan Keuangan KementerianjLembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; dan b. membandingkan angka Laporan Realisasi Anggaran clalam LKPP clengan Laporan Arus Kas dalam LKPP. Tahapan Reviu . 18. Untuk mendapatkan hasil yang .memada:i, rev1u perlu clirancang clengan baik pada tiap tahapan yang harus dijalankan, yang meliputi tahapan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Bendahara dan Kewajiban Pajak - Audit Board of Indonesia

Bendahara dan Kewajiban Pajak - Audit Board of Indonesia

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.1 Selain menjalankan fungsi perbendaharaan, ... Contoh: Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10% Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
DAFTAR ISI DAFTAR ISI i - bkp.pertanian.go.id

DAFTAR ISI DAFTAR ISI i - bkp.pertanian.go.id

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG PEMERINTAH PUSAT MENTERI ...

NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG PEMERINTAH PUSAT MENTERI ...

keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. 7. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disingkat SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Belanja dari APBN/APBD Ada PPh dan PPN - Jakarta

Belanja dari APBN/APBD Ada PPh dan PPN - Jakarta

Ada PPh dan PPN setor ke kas negara Laporkan ke KPP. KEWAJIBAN BENDAHARA DAFTAR/UPDATE DATA POTONG/PUNGUT PAJAK LAPOR SPT MASA SETOR KE KAS NEGARA. BELUM MEMILIKI NPWP? Segera daftarkan Bendahara Satker/Instansi anda pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdekat. SUDAH MEMILIKI NPWP Jangan lupa melakukan updatedata, terutama bila terjadi perubahan pegawai yang menjabat sebagai bendahara! 5 DIPA ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Lembar 1 untuk Pegawai 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak ...

Lembar 1 untuk Pegawai 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak ...

formulir 1721 - a2 bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil,anggota tentara nasional nindonesia / polisi republik indonesia,pejabat negara dan pensiunannya 10. tunjangan beras : sesuai pada gaji jumlah penghasilan neto (10 - 13) jumlah pengurangan (11 + 12) iuran pensiun atau iuran tht ==> 4,75 % dari angka 4 14. 9. bendahara tanda tangan dan cap 18. 19. pegawai ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) OPTIMALISASI ...

KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) OPTIMALISASI ...

25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; P Ti B Pi Ki K R P i KRP T 2019 v 26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 27.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Bendahara Pengeluaran. Dilengkapi dengan: 1. perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri: a. Daftar nominatif perjalanan dinas; dan b. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. 2. perjalanan dinas jabatan yang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB 1 Klasifikasi Anggaran

BAB 1 Klasifikasi Anggaran

Kedua, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal. Suatu K/L dapat diusulkan sebagai BA apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Pada prinsipnya sebuah BA diberikan kepada organisasi atau lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan atau ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN

PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN

Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menguraikan lebih rinci cakupan Pejabat Perbendaharaan Negara yang tergolong Pengguna Anggaran, meliputi Pengguna Anggaran (PA) itu sendiri, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Anggaran Bendahara Umum Negara. 12. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara. 13. Transfer ke ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI PEGAVVAI, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menirnbang Mengingat MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]