Bendahara Umum Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG tentang ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG tentang ...

1117 Kas di Bendahara Penerimaan 11171 Kas di Bendahara Penerimaan 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 1118 Kas Lainnya dan Setara Kas 11181 Setara Kas 111811 Surat Berharga 111812 Penempatan di Bank Umum 111813 Reverse Repo 111814 Foreign Exchange 111819 Setara Kas lainnya 11182 Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 3. Kementerian ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

c. penutupan Rekening. (3) Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA/pejabat yang ditunjuk. (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemimpin BLU. Bagian Kedua Kewenangan Bendahara Umum Negara Pasal 4 (1) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SALINAN - Pemerintah Daerah DIY

SALINAN - Pemerintah Daerah DIY

Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. 2. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR ...

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR ...

Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Anggaran ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN ...

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN ...

PELAKSANAAN PILOTING PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR ELEKTRONIK Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang­ Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara berwenang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan APBN dan APBD

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan APBN dan APBD

dan dalam struktur pengelolaan keuannga negara, BA BUN ini merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, misalnya BA BUN 999.05 untuk transfer daerah, BA BUN 999.07 untuk subsidi. Dalam BA BUN kita mengenal penerusan pinjaman. Apa yang dimaksud dengan hal ini ?

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
14NOM1 ILITIJOUI< INXNEVA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN I

14NOM1 ILITIJOUI< INXNEVA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN I

yang menvalurkan dana APRN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persedidan. 7. Bank Operasional II, yang selanjulnya disingkat 50 11, adalah bank operasiona I mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang inenyalurkan dana APRN untuk pengeluaran gaji bulanan.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN V1ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

PERATURAN V1ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

Tahun 2014 Nomor 200), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan. 2. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kas Negara adalah ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG ...

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG ...

PENENTUAN NILAI BERSIH INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN DALAM BENTUK TAGIHAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.03 Pengelolaan lnvestasi Pemerintah, perlu menyajikan nilai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ...

SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan K edua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik I ndonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3 tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
STANDAR REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

STANDAR REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

a. menelusuri angka per akun dalam LKPP ke akun dalam Laporan Keuangan KementerianjLembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; dan b. membandingkan angka Laporan Realisasi Anggaran clalam LKPP clengan Laporan Arus Kas dalam LKPP. Tahapan Reviu . 18. Untuk mendapatkan hasil yang .memada:i, rev1u perlu clirancang clengan baik pada tiap tahapan yang harus dijalankan, yang meliputi tahapan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG PEMERINTAH PUSAT MENTERI ...

NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG PEMERINTAH PUSAT MENTERI ...

keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. 7. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disingkat SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB 1 Klasifikasi Anggaran

BAB 1 Klasifikasi Anggaran

Kedua, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal. Suatu K/L dapat diusulkan sebagai BA apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Pada prinsipnya sebuah BA diberikan kepada organisasi atau lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan atau ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN

PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN

Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menguraikan lebih rinci cakupan Pejabat Perbendaharaan Negara yang tergolong Pengguna Anggaran, meliputi Pengguna Anggaran (PA) itu sendiri, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Anggaran Bendahara Umum Negara. 12. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara. 13. Transfer ke ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat - WordPress.com

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat - WordPress.com

Kata Pengantar ii Daftar Isi iii Tim Penyusun v BAB I GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT 1 A. Pendahuluan 1 B. Ruang Lingkup 3 C. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 3 D. Ciri-ciri Pokok SAPP 4 E. Kerangka Umum dan Struktur SAPP 5 F. Hasil Keluaran dari Proses SAPP 7 Bab II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA 8 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN ...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN ...

45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri b agi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah te rakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008 ; b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
CHAPEL TALKS FOR LUTHERAN SCHOOLS 2020–21

CHAPEL TALKS FOR LUTHERAN SCHOOLS 2020–21

The Rev. Bob Riggert was sent from Concordia Teachers College, Seward, Neb., to serve for 10 years as a Lutheran school teacher and principal in Euclid, Ohio, and Fort Wayne, Ind. Following graduation from Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, he was sent to serve as pastor of congregations in Iowa District West for 16 years. Riggert also was sent to serve Lutheran schools and education ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
2020-2021 CATALOG - Illinois Central College

2020-2021 CATALOG - Illinois Central College

GENERAL COLLEGE INFORMATION ILLINOIS CENTRAL COLLEGE 9 COLLEGE CATALOG 2020-2021 . History . Illinois Central College first started classes on September 18, 1967, in temporary buildings at its East Peoria location. Situated on over 400 acres of wooded terrain, the East Peoria Campus is now home to the

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
2019-2020 College Catalog Addendum - Pima Community College

2019-2020 College Catalog Addendum - Pima Community College

‡ First 8-week session begins ..... Aug. 22 Registration deadline ... ** The College will be open for classes/activities on the Saturday and Sunday following the 2020 Rodeo Holiday. Go to pima.edu/calendars for details. 5 Pima Community College Catalog 2019/2020 The College. ACCREDITATION 6 Pima Community College Catalog 2019/2020 Accreditation Pima Community College (4905 E. Broadway ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II LANDASAN TEORI A. Kecemasan 1. Pengertian Kecemasan

BAB II LANDASAN TEORI A. Kecemasan 1. Pengertian Kecemasan

Cstration anxiety : merupakan fantasi kastrasi pada masa kanak-kanak yang berhubungan dengan pembentukan impuls seksual 4. Super Ego anxiety : pada fase ahkir pembentukan super ego yaitu pre pubertas . 26 f) Sosial Budaya Cara hidup orang di masyarakat juga sangat mempengaruhi pada timbulnya ansietas. Individu yang mempunyai cara hidup sangat teratur dan mempunyai. falsafah hidup yang jelas ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PREDLOG PRORA ?UNA OB ?INE ?RNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018 ...

PREDLOG PRORA ?UNA OB ?INE ?RNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018 ...

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 497,93 2.750,00 2.750,00 552,3 100,0 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 0,00 2.000,00 2.000,00 --- 100,0 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 0,00 2.000,00 2.000,00 --- 100,0 02007 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 0,00 2.000,00 2.000,00 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna do ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PODR? ZNIK U?YTKOWNIKA APLIKA JI E-MIKROFIRMA

PODR? ZNIK U?YTKOWNIKA APLIKA JI E-MIKROFIRMA

Lista kasa fiskalna Ewidencje Deklaracje Rozliczenia Lista JPK Napisz do nas [12] – powoduje otwarcie agenta poczty celem nawi?zania kontaktu e-mail z sekcj? helpdesk aplikacji Klauzule informacyjne [13] – zawieraj?ce formu?y tekstowe, wynikaj?ce z obowi?zku

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Instrukcja obs?ugi - Posnet Polska S.A.

Instrukcja obs?ugi - Posnet Polska S.A.

drukarka fiskalna POSNET THERMAL XL2 ONLINE, zasilacz, kabel RS 232, p?yta CD zawieraj?ca: o POP – program odczytu pami?ci, o sterowniki USB, o instrukcj? obs?ugi. instrukcja uruchomieniowa QuickStart, instrukcja Quick OnLine, ksi??ka serwisowa, karta gwarancyjna, formularz zg?oszenia drukarki przez podatnika. Najnowsze wersje programów u?ytkowych oraz instrukcji obs?ugi znajduj? ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA 81/09) I. OSNOVNE ODREDBE ...

ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA 81/09) I. OSNOVNE ODREDBE ...

c) fiskalna kasa - štampa?, terminal i softverska aplikacija, d) na drugi na?in propisan Pravilnikom. ?lan 8. (Vrste plombi dijelova fiskalnog sistema) (1) Dijelovi fiskalnog sistema imaju slijede?e plombe: a) proizvo?a?ku plombu, b) servisnu plombu, c) programsku plombu, d) fiskalnu plombu, e) i druge plombe.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
EMIS Web – HOW TO… GUIDE v2 - Ivy Grove

EMIS Web – HOW TO… GUIDE v2 - Ivy Grove

(IGS). To get to Templates, click the ‘Run Template’ button top of screen. The lightning bolt ... ( update diary) Safeguarding risk Informs if any safeguarding codes and also if patient currently at risk Vulnerable patient status Informs if patient may be vulnerable (according to circumstance) or has been coded vulnerable ( code vulnerability status) Task/Template/Query How to get there ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
WHS FORM 03: WORK HEALTH AND SAFETY POLICY

WHS FORM 03: WORK HEALTH AND SAFETY POLICY

WHS FORM 03: WORK HEALTH AND SAFETY POLICY We believe that the well-being of people employed at work, or people affected by our work, is a priority and must be considered during all work performed on our behalf. People are our most important asset and work health and safety is everyone’s responsibility. The safety of the public is given equal priority to that of our workers. The objectives ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Obesidad infantil - Inicio

Obesidad infantil - Inicio

Edgar Manuel Vásquez-Garibay, Enrique Romero-Velarde, Clío Chávez-Palencia, Laura Leticia Salazar-Preciado, Elizabeth Lizárraga-Corona S26 Estimación de sobrepeso y obesidad en preescolares. Normatividad nacional e internacional Estimation of overweight and obesity in preschoolers according to national and international normativity Ana María Salinas-Martínez, Álvaro Mathiew-Quirós ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]