Dasar Keuangan Negara

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT ...

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT ...

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa akibat tindak ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Revisi ke 08 - bkp1semarang.ppid.pertanian.go.id

Revisi ke 08 - bkp1semarang.ppid.pertanian.go.id

NOMOR : SP DIPA- 018.12.2.237352/2017 TAHUN ANGGARAN 2017 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4937-6164-0016-0356 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. A. Dasar Hukum: Revisi ke 08 Tanggal ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ...

LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ...

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR : SP DIPA-018.12.2.412163/2014 DS: 8760-9002-1613-5032 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014. Revisi ke : 01 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN ...

KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN ...

Pengertian atribusi, delegasi dan mandat diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut: a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.3 b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
004/SOP-UMK/PTUN.SMD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

004/SOP-UMK/PTUN.SMD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

PENGELOLAAN KEBERSIHAN KANTOR TUJUAN : 1. Memastikan Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan lingkungannya selalu dalam kondisi bersih, rapi, harum, indah dan nyaman; RUANG LINGKUP : Pelaksanaan ini meliputi kebersihan gedung dan halaman serta fasilitas yang ada didalamnya. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN ...

NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN ...

lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara. 5. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kepolisian Negara RI 4. Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 314/ V/ 2010 Tanggal 19 Mei 2010 Tentang Jadwal Retensi Arsip Non kepegawaian dan Non Keuangan Kepolisian Negara RI 5. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 31 Mei 2017 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian 6. Renja Polresta Barelang Tahun 2018 1. Kasium sebagai penanggung Jawab 2 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD ...

PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD ...

tentang Keuangan Negara, fungsi APBD adalah sebagai berikut : (a) Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (b) Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (c) Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pusat DJKN a. Deskripsi: merupakan tata cara penetapan status penggunaan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan diakhiri dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Status BMN. b. Dasar Hukum: b ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL a. Deskripsi: merupakan tata cara penetapan status penggunaan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang dan diakhiri dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan status BMN. b. Dasar Hukum: b.1 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG ...

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG ...

ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula dan ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan berbasis risiko (risk based approach), seperti: 1. kewajiban PJK melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (delivery channels), yang menjadi dasar untuk mengelola dan memitigasi risiko; 2. pengaturan CDD sederhana sesuai dengan penilaian ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
1/8/2014 Biro Analisa APBN 1 - DPR

1/8/2014 Biro Analisa APBN 1 - DPR

APBN 1/8/2014 Biro Analisa APBN 6 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut . FUNGSI OTORISASI, menjadi dasar atau landasan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dapat ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Tinjauan Mata Kuliah M - pustaka.ut.ac.id

Tinjauan Mata Kuliah M - pustaka.ut.ac.id

Keuangan Publik/IPEM4440/3sks Setelah mempelajari Modul 2, mahasiswa mampu menjelaskan urgensi pengeluaran negara Setelah mempelajari Modul 3, mahasiswa mampu menjelaskan dampak pengeluaran negara Setelah mempelajari Modul 1, mahasiswa mampu menjelaskan paradigma baru keuangan publik dan ruang lingkupnya Setelah mempelajari Modul 4, mahasiswa mampu menjelaskan dasar dan struktur penerimaan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 3. Kementerian ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Tinjauan Mata Kuliah M - pustaka.ut.ac.id

Tinjauan Mata Kuliah M - pustaka.ut.ac.id

Keuangan Publik/IPEM4440/3sks Setelah mempelajari Modul 2, mahasiswa mampu menjelaskan urgensi pengeluaran negara Setelah mempelajari Modul 3, mahasiswa mampu menjelaskan dampak pengeluaran negara Setelah mempelajari Modul 1, mahasiswa mampu menjelaskan paradigma baru keuangan publik dan ruang lingkupnya Setelah mempelajari Modul 4, mahasiswa mampu menjelaskan dasar dan struktur penerimaan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ...

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Laporan Keuangan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II KONSEPSI DASAR DAN HARMONISASI NORMA HUKUM ANGGARAN ...

BAB II KONSEPSI DASAR DAN HARMONISASI NORMA HUKUM ANGGARAN ...

44 Arifin P. Soeria Atmadja seperti dikutip Dian Puji Simatupang dalam “Anggaran Negara dan Keuangan Publik”. Bab dalam Hukum Administrasi Negara (FH UI Depok 2007) hal 319 Harmonisasi peraturan..., Suhartono, FH UI, 2011. 24 Universitas Indonesia Pendekatan anggaran negara dalam pengertian administratif ini diuraikan P. Alons dimana “ raja sebagai pewaris dan pemegang kekuasaan tunggal ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PANITIA PUSAT ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PANITIA PUSAT ...

TAHUN ANGGARAN 2013 19-20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 381-2258, 354-4319; FAKSIMILE (021) 381-2258, 354-4319; SITUS ppcpns.depkeu.go.id PENGUMUMAN . NOMOR : PENG-02/PANREK/VIII/2013 . TENTANG . JADUAL, LOKASI DAN PESERTA TES KOMPETENSI DASAR . DALAM RANGKA REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL . DARI LULUSAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA . DI ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
VISI - Independensi, Integritas dan Profesionalisme

VISI - Independensi, Integritas dan Profesionalisme

VISI : Menjadi lembaga pemeriksaan keuangan Negara yang kredibel dengan menjungjung tinggi nilai – nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan MISI : 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SILABUS/SAP MATA KULIAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 SKS

SILABUS/SAP MATA KULIAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 SKS

Judul Mata Kuliah: AKUNTANSI PEMERINTAHAN Nomor Mata Kuliah/SKS: 1611005 / 3 SKS Deskripsi singkat MK : Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang kebutuhan akuntansi pemerintahan pada saat ini, pemahaman tentang berbagai peraturan dan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah, pemahaman tentang berbagai konsep-konsep dasar dan teknik-teknik akuntansi pemerintahan, pemahaman ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAGAN AKUN STANDAR - WordPress.com

BAGAN AKUN STANDAR - WordPress.com

2014. Bagan Akun Standar ii KATA PENGANTAR Bagan Akun Standar (BAS) merupakan kumpulan kodefikasi yang digunakan dalam tahapan siklus pengelolaan keuangan negara, memegang peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang modern, karena berfungsi sebagai pusat sistem yang memfasilitasi aliran data dari seluruh proses, menjadi dasar pelaporan keuangan, mendukung disiplin anggaran ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

adanya hubungan wewenang dan keuangan. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengaturan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD terhadap ...

Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD terhadap ...

mencapai negara tersebut setiap tahun disusun APBN dan APBD. APBN dan APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara dan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang dan peraturan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara sebagai satu dari sekian banyak persoalan dalam bernegara, dilaksanakan bedasra hukum yan sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nama SOP SOP PENGAJUAN SPP LS SUB BAGIAN KEUANGAN Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Pernah mendapatkan bimbingan teknis keuangan Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Memahami teknis kearsipan Indonesia NO ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4127-8786-2593-0589 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 A. Dasar Hukum: 1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi 4. Kode/Nama Satker ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT ...

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PENGELOLAAN BIROKRASI KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

PENGELOLAAN BIROKRASI KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

PENGELOLAAN BIROKRASI KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Drs. Wowon Widaryat, M.Si . Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LATAR BELAKANG Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ...

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ...

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]