Hukum Acara Perdata Pdf

CHOICE OF FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN ...

CHOICE OF FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN ...

Dalam penjelasan tersebut menempatkan Pengadilan Negeri sebagai salah satunya. Banyak pendapat yang tidak setuju akan hal ini karena secara peraturan, perbankan syariah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Pemeriksaan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri secara keseluruhan khususnya menggunakan hukum acara perdata sama sekali tidak

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II PENGERTIAN UMUM HUKUM PERJANJIAN A. Pengertian ...

BAB II PENGERTIAN UMUM HUKUM PERJANJIAN A. Pengertian ...

Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 97 . 12 . Universitas Sumatera Utara . sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum". 10. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
REGLEMEN ACARA PERDATA - file-arsip.pa-sijunjung.go.id

REGLEMEN ACARA PERDATA - file-arsip.pa-sijunjung.go.id

REGLEMEN ACARA PERDATA (Reglement op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 jo. 1849-63.) Catatan: Buku Keempat (pasal 924-1037) tentang Hukum Acara mengenai perkara-perkara yang termasuk kekuasaan Residentierechter tidak dimuat di sini karena Residentierechter kini sudah tidak ada lagi. BUKU PERTAMA TATA CARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM Bagian 1 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MODUL RAKTIKUM HUKUM ACARA PERDATA 2017/2018

MODUL RAKTIKUM HUKUM ACARA PERDATA 2017/2018

Modul ini merupakan Buku panduan Praktikum Hukum Acara Perdata ini yang disiapkan bagi terselenggaranya mata kuliah Praktikum Hukum Acara Perdata. Adapun penyelenggaraan praktikum ini dirangkai menjadi satu dengan perkuliahan Hukum Acara Perdata dan dilaksanakan setelaj Ujian tengah semester hingga pasca Ujian Akhir Semester. Sedangkan tujuan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
HUKUM PERDATA - UNIMAL

HUKUM PERDATA - UNIMAL

Buku Ajar Hukum Perdata ini disusun berdasarkan Garis-garis Besar Pedoman Perkuliahan (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Hukum Perdata. Manfaat penyusunan buku ajar ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami Hukum Perdata sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Secara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
ANALISIS YURIDIS TENTANG EKSEKUSI SEBAGAI SARANA ...

ANALISIS YURIDIS TENTANG EKSEKUSI SEBAGAI SARANA ...

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.5 Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum 3 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm. 69.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA - UNIMAL

PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA - UNIMAL

materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya. Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PROSES PEMBUKTIAN DAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI PADA ...

PROSES PEMBUKTIAN DAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI PADA ...

Reglement Catatan Sipil memuat pula peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata, kaidah-kaidah mana sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku Hukum Perdata barat. Hukum Acara Perdata terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II TESTIS DALAM HUKUM ACARA PERDATA Pembuktian

BAB II TESTIS DALAM HUKUM ACARA PERDATA Pembuktian

suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa 34Gemala Dewi, SH., LL. M., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, 139. 35 Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, 85. 36A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama, 174.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Hukum acara perdata - UNIKAMA

Hukum acara perdata - UNIKAMA

•M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Jakarta, sinar grafika, 2007 •Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jokjakarta, Liberty, 1993 •Lilik Mulyadi, Wajah Hukum Acara Perdata Indonesia, Malang, Bayumedia, 2009

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB I PENGERTIAN, SEJARAH, AZAZ DAN SUMBER HUKUM ACARA ...

BAB I PENGERTIAN, SEJARAH, AZAZ DAN SUMBER HUKUM ACARA ...

PERADILAN AGAMA 1 BAB I PENGERTIAN, SEJARAH, AZAZ DAN SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA 1. Pengertian dan Sejarah Hukum Acara a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau mengistilahkan hukum ac- ara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Sengketa Bisnis - Jamal Wiwoho

Sengketa Bisnis - Jamal Wiwoho

Sengketa Bisnis Ada 2 cara penanganan sengketa bisnis : a)Peradilan/litigasi b)Di luar peradilan (non litigasi) alternative Dispute Resolution. (ADR) Peradilan : Awalnya ada kontrak wan prestasi pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan Gugatan Perdata Perdata ke PN Berlaku hukum acara Perdata. 17 Nop 2010

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SATUAN ACARA PERKULIAHAN - Gunadarma

SATUAN ACARA PERKULIAHAN - Gunadarma

MATA KULIAH : HUKUM BISNIS Kode / SKS : KD 024318 Minggu ke POKOK BAHASAN dan TIU SUB POKOK BAHASAN dan SASARAN BELAJAR Cara Pengajaran Media Tugas Referensi 1 Keadaaan Hukum di Indonesia TIU : Mahasiswa dapat memahami tentang pengertian sistem hukum, hukum perdata dan publik, sitematikan hukum perdata, sumber-sumbernya, unifikasi dan kodefikasi hukum 1. Pengertian sistem hukum di Indonesia ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
STUDI TENTANG GUGATAN INSIDENTIL DALAM TUSSENKOMST ( STUDI ...

STUDI TENTANG GUGATAN INSIDENTIL DALAM TUSSENKOMST ( STUDI ...

Intervensi di pengadilan negeri memang harus berjalan menurut hukum acara yang tidka tertulis, tidak menurut peraturan-peaturan Recht vordoring, menurut kebutuhan praktek di pengadilan negeri. Sudah terang, bahwa dalam HIR tiada larangan untuk penarikan pihak ketiga itu. Dan lagi harus diingat bahwa hukum acara perdata

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA A ...

BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA A ...

hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA ...

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA ...

“Dalam suatu proses peradilan perdata di Indonesia, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Apabila penggugat menginginkan kemenangan didalam suatu perkara, maka adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
TINJAUAN HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN SAKSI DALAM ...

TINJAUAN HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN SAKSI DALAM ...

TINJAUAN HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE) Kurnia Parluhutan Hutapea* Dosen Universitas Quality Medan ABSTRAK Hukum Pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang sangat penting, yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah ...

SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah ...

membahas perbandingan hukum perdata menurut sistem hukum yang ada di Indonesia (Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat) dan sedikit di negara-negara dengan sistem hukum anglo saxon dan Eropa Kontinental. Materi yang diajarkan dimulai dengan Pengantar yang berisi pendahuluan dan proses Perbandingan Hukum Perdata, Selanjutkan menerapkan proses perbandingan (melihat persamaan dan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kewenangan Pengadilan Agama

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kewenangan Pengadilan Agama

ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.5 Tegasnya kedudukan Peradilan Agama ini jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti dirumuskan dalam huruf c, dikemukakan: 5 Sulaikin, Lubis. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. (Jakarta : Kencana.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

BAB II PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

dalam lingkungan Peradilan Agama.1 Di dalam menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama, dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERBEDAAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA ...

PERBEDAAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA ...

perbedaan dilihat dari prosesnya khusus perkara perceraian no. hukum acara perdata hukum acara peradilan agama 3 kewenangan relatif: menggunakan ketentuan pasal 118 hir berlaku asas actor sequitur forum rei tidak mengacu pasal 118 hir

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Hukum Acara Peradilan Agama

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Hukum Acara Peradilan Agama

A. Hukum Acara Peradilan Agama Mukti Arto mengemukakan “Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya”.14

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PBHI-HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

PBHI-HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

C. Hukum Acara Peradilan Agama bersifat “Lex Specialis” Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan,”Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN

SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II TINJAUAN UMUM BERACARA PERDATA A. Putusan Hakim 1 ...

BAB II TINJAUAN UMUM BERACARA PERDATA A. Putusan Hakim 1 ...

dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, 1 Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM ACARA PERDATA - BPHN

PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM ACARA PERDATA - BPHN

telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan dengan semestinya, sehingga terwujud tegaknya hukum dan keadilan (Wirjono Projodikoro, 1975:13). Dengan demikian kedudukan hukum acara perdata menjadi amat penting. Beberapa alasan yang dikemukan mengenai pentingnya pengaturan hukum acara

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum acara perdata bisa disebut juga dengan hukum acara perdata formil. Sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai daripada hukum

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA

MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA

Perlunya Penemuan Hukum 1. Kekosongan Hukum (Leemten in Het recht) 2. Konflik antar norma Hukum (Antinomi Hukum) 3. Norma Hukum yang kabur (voge normen) (norma yang tidak jelas) Antinomi Hukum dapat diselesaikan dengan asas 1. Lex posteriori derogat legi priori (UU yang kemudian yang di pakai) 2. Lex Specialis derogat legi generalie 3. Lex ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengadilan Tata Usaha Negara

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengadilan Tata Usaha Negara

yang berlaku. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata 5 5 R wiyono, hukum acara peradilan tata usaha Negara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” 1 Bandingkan dengan, R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua,

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]