Tentang Bendahara

Lamp Perbup Nomor 3 Tahun 2011 tentang SISDUR

Lamp Perbup Nomor 3 Tahun 2011 tentang SISDUR

Setoran dan Nota Kredit. Bukti Setoran diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD. Langkah 3 Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan salinannya dari Bank (tergantung mekanisme yang diberlakukan) dan akan menggunakannya sebagai ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI INSPEKTORAT JENDERAL

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 4. Peraturan ... 2 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 5. Peraturan Irjen Pertahanan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
EVALUASI KINERJA BENDAHARA PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI ...

EVALUASI KINERJA BENDAHARA PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI ...

Masalah pokok dalam penulisan ini adalah Bagaimana Kinerja Bendahara pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini berkaitan dengan Undan-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan apakah

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SK. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SK. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

surat keputusan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang pengadilan agama watampone nomor : w20-a2 /01 /ku.01/sk/i/2015 tentang penunjukan pejabat penanggung jawab komitmen, penguji dan penandatanganan spp/spm, bendahara pengeluaran, bendahara penerima/pnbp dan staf pengelola keuangan tahun anggaran 2015 di lingkungan pengadilan agama watampone kuasa pengguna anggaran/pengguna barang pengadilan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
jatimprov

jatimprov

Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bojonegro Nomor 188/ l/KEP/412.11/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anuaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015. Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/ 1/KEP/412.11 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
2 LAMPIRAN I PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN ...

2 LAMPIRAN I PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN ...

a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang; b. Register Penutupan Kas; c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban; d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan; dan e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus). LAMPIRAN I PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG tentang ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG tentang ...

1117 Kas di Bendahara Penerimaan 11171 Kas di Bendahara Penerimaan 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 1118 Kas Lainnya dan Setara Kas 11181 Setara Kas 111811 Surat Berharga 111812 Penempatan di Bank Umum 111813 Reverse Repo 111814 Foreign Exchange 111819 Setara Kas lainnya 11182 Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

c. penutupan Rekening. (3) Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA/pejabat yang ditunjuk. (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemimpin BLU. Bagian Kedua Kewenangan Bendahara Umum Negara Pasal 4 (1) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan; c. Menyimpan jaminan yang diserahterimakan; d. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara; e. Menyiapkan surat Gubernur tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai atau Pihak Ketiga; f. Menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN ...

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN ...

PELAKSANAAN PILOTING PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR ELEKTRONIK Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang­ Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara berwenang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (KEKAYAAN) DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (KEKAYAAN) DESA

setelah pertanggungjawaban realisasi dana add periode sebelumnya. pencairan dana add di bank oleh kpa & bendahara. perencanaan pembahasan dan penetapan perdes tentang apb-desa pencairan dana add nopian andusti, se.mt. mekanisme pengelolaan alokasi dana desa (m enyatu dengan pengelolaan apb-desa) oleh kuasa pengguna anggaran dan bendahara oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (ditetapkan dgn .

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN V1ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

PERATURAN V1ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

Tahun 2014 Nomor 200), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan. 2. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kas Negara adalah ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ...

saat PKP menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 3. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pad a akhir bulan pef1yerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. 4. Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Standard Operating Procedure PENGGAJIAN PEGAWAI

Standard Operating Procedure PENGGAJIAN PEGAWAI

PENGGAJIAN PEGAWAI Tujuan Sebagai pedoman dalam proses Penggajian Pegawai meliputi PNS dan Non PNS Ruang Lingkup Ruang lingkup Penggajian Pegawai meliputi : KPPN Malang, Biro Keuangan UB, Bendahara Gaji FKG UB, Pegawai terkait Referensi / Dokumen Terkait 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ...

SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan K edua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik I ndonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3 tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN A. MAKSUD ...

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN A. MAKSUD ...

Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. 26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK Dinas Pendidikan

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR ...

LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR ...

- 5 - c. contoh format keputusan gubernur tentang pengangkatan bendahara dana bantuan operasional sekolah (bos) satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI - static.wahyu.com

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI - static.wahyu.com

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG -JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAlANNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
DAFTAR ISI DAFTAR ISI i - bkp.pertanian.go.id

DAFTAR ISI DAFTAR ISI i - bkp.pertanian.go.id

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PROGRAM REVITALISASI POSYANDU KOTA DEPOK - depicta.depok.go.id

PROGRAM REVITALISASI POSYANDU KOTA DEPOK - depicta.depok.go.id

KEPALA BAPPEDA IL KETUA II KA TP PKK KOTA DEPOK SEKRETARIS I KEPALA DPAPMK SEKRETARIS II EPALA DINKES BENDAHARA KABID BID PMK DPAPMK. ANGGOTA DARI UNSUR-UNSUR DINKES DPUPR BAPPEDA DPAPMK BAG. SOSIAL POKJA IV PKK DINAS TENAGA KERJA DIS DISDIK DINSOS DISKOMINFO DISDAGIN DKUM DLHK KEMENAG DKP3 DISKARPUS FORUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT . DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 10 TAHUN ...

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 10 TAHUN ...

Mengubah Lampiran Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. : 10 TAHUN 2018: 4 JUNI 2018 1 1 a O/B 4.580.000 b O/B 5.580.000 2 Bendahara Penerimaan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG PEMERINTAH PUSAT MENTERI ...

NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG PEMERINTAH PUSAT MENTERI ...

keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. 7. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disingkat SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) OPTIMALISASI ...

KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) OPTIMALISASI ...

25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; P Ti B Pi Ki K R P i KRP T 2019 v 26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 27.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka te rtib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD, perlu disusun tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | BPK Perwakilan ...

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | BPK Perwakilan ...

1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 juga dinyatakan tidak berlaku lagi. 1 Pegawai Negeri bukan Bendahara menurut Pasal 1 angka 3 PP No 38 Tahun 2016 adalah Pegawai Aparatur

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PENYELESAIAN GANTI RUGI BUKAN BENDAHARA DALAM PELAKSANAAN ...

PENYELESAIAN GANTI RUGI BUKAN BENDAHARA DALAM PELAKSANAAN ...

perbendaharaan/TP) maupun oleh bukan bendahara (tuntutan ganti rugi/TGR). Permendagri tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi. II. PERMASALAHAN Dengan ditetapkannya Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
NOMOR PEA- TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN ...

NOMOR PEA- TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN ...

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Gelar Belakang Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidal< lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selaina-lamanya. Wajib Pajak yang memiliki lebih ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN

PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN

Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menguraikan lebih rinci cakupan Pejabat Perbendaharaan Negara yang tergolong Pengguna Anggaran, meliputi Pengguna Anggaran (PA) itu sendiri, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI PEGAVVAI, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menirnbang Mengingat MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]