TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN . PDF

1m ago
3 Views
0 Downloads
462.91 KB
59 Pages
Transcription

OTORITAS JASA KEUANGANREPUBLIK INDONESIASALINANPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR 12 /POJK.01/2017TENTANGPENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHANPENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,Menimbang: a.bahwa dengan semakin berkembangnya masarannya (multi channel marketing), serta aindustri jasa keuangan maka semakin tinggi risikoPenyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai saranaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;b.bahwa peningkatan risiko yang dihadapi Penyedia JasaKeuangan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitaspenerapan program anti PencucianUang dan/ataupencegahan Pendanaan Terorisme yang didasarkan padapendekatan berbasis risiko (risk based approach) asipengaturan mengenai penerapan program anti PencucianUang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme disektor jasa keuangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang PenerapanProgram Anti Pencucian Uang dan Pencegahan PendanaanTerorisme di Sektor Jasa Keuangan;Mengingat: 1.Undang-UndangNomor8Tahun2010tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ia Nomor 5164);2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor akPidanaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5406);MEMUTUSKAN:Menetapkan: ENCUCIANTENTANGUANGDANPENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASAKEUANGAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksuddengan:1.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK,adalah lembaga yang independen yang mempunyai riksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

-2-dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OtoritasJasa Keuangan.2.Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJKadalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor PasarModal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank.3.PJK di Sektor Perbankan adalah bank umum, termasukkantor cabang dari bank yang berkedudukan di luarnegeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat yangselanjutnya disebut BPR, dan bank pembiayaan rakyatsyariah yang selanjutnya disebut BPRS sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang Perbankan.4.PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yangmelakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek,perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi,serta bank umum yang menjalankan fungsi nperundang-undangan di bidang Pasar Modal.5.PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank ,perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembagakeuangan (DPLK), perusahaan pembiayaan, rastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia(LPEI), perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro(LKM), dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uangberbasisteknologidalam ketentuaninformasisebagaimanadimaksudperaturan perundang-undangan diIndustri Keuangan Non Bank.6.Pencucian Uang adalah pencucian uang engenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidanaPencucian ebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

-3-mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasantindak pidana Pendanaan Terorisme.8.Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakanjasa PJK.9.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.10. Walk in Customer yang untuk selanjutnya disingkat WICadalah pihak yang menggunakan jasa PJK di SektorPerbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal namun tidakmemiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJKdi Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yangmendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabahuntuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.11. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yangselanjutnya disingkat CDD adalahkegiatan berupaidentifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukanoleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai denganprofil, karakteristik, dan/atau pola transaksi CalonNasabah, Nasabah, atau WIC.12. ya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebihmendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah,WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEPdan/atau dalam area berisiko tinggi.13. Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalahNasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas danriwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukankegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atauPendanaan Terorisme.14. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksikeuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang yang mengatur mengenai pencegahandan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang danUndang-Undang yang mengatur mengenai pencegahandan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.15. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangantunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

-4-mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasantindak pidana Pencucian Uang.16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yangselanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK engenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidanaPencucian Uang.17. AntiPencucianUangdanPencegahanPendanaanTerorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalahupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidanaPencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.18. Direksi:a.bagi PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor PasarModal, PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bankberbentuk badan hukum perseroan terbatas adalahdireksisebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang yang mengatur mengenai perseroan uransi syariah, perusahaan pialang yaan infrastruktur, perusahaan pergadaian,LKM atau penyelenggara layanan pinjam meminjamuang berbasis teknologi informasi berbentuk d dalam Undang-Undang yang mengaturmengenai perkoperasian;c.bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransisyariah, atau perusahaan pialang asuransi Vberbentukbadanusahaperseroankomanditer adalah yang setara ireksidasar

-5-e.bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang yang mengatur mengenaidana pensiun;f.bagi LPEI adalah direktur eksekutif sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang yang mengaturmengenai LPEI; dang.bagi BPR berbentuk hukum perusahaan n daerah adalah direksi sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang yang mengaturmengenai pemerintahan daerah.19. Dewan Komisaris:a.bagi PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor PasarModal, PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bankberbentuk badan hukum perseroan terbatas adalahdewan komisaris sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang yang mengatur mengenai usahaanasuransi syariah, perusahaan pialang yaan infrastruktur, perusahaan pergadaian,LKM, atau penyelenggara layanan pinjam meminjamuang berbasis teknologi informasi berbentuk badanhukum koperasi adalah pengawas sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang yang mengaturmengenai perkoperasian;c.bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransisyariah, atau perusahaan pialang asuransi s sebagaimana dimaksud dalam anggarandasar yangusahasetaraperseroandengandewankomisaris sebagaimana dimaksud dalam anggarandasar perusahaan;

-6-e.bagi DPLK adalah dewan pengawas sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang yang mengaturmengenai dana pensiun;f.bagi LPEI adalah dewandirektur sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang yang mengaturmengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dang.bagi BPR berbentuk hukum perusahaan n daerah, adalah pengawas sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang yang mengaturmengenai pemerintahan daerah.20. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orangyang:a.berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentuyang berkaitan dengan rekening Nasabah;b.merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atauefek yang ditempatkan pada PJK (ultimately ownaccount);c.mengendalikan transaksi Nasabah;d.memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;e.mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya(legal arrangement); dan/atauf.merupakan pengendali akhir dari transaksi yangdilakukan melalui badan hukum atau berdasarkansuatu perjanjian.21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompokyang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum(legal person) maupun bukan badan hukum, antara lain:perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan auorganisasi non profit, dan organisasi kemasyarakatan.22. Rekomendasi Financial Action Task Force yang untukselanjutnya disebut Rekomendasi FATF adalah atau Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan olehFATF.

-7-23. Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negaraatau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:a.terjadinya atau sarana tindak pidana PencucianUang;b.dilakukannya tindak pidana asal (predicate iatanterorisme.24. LembagaNegaraadalahlembagayangmemilikikewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif.25. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unitorganisasi pemerintahan yang menjalankan tugas danfungsinya, meliputi:a.kementerian koordinator;b.kementerian negara;c.kementerian;d.Lembaga Negara non kementerian;e.pemerintah propinsi;f.pemerintah kota;g.pemerintah kabupaten;h.Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undangundang; dani.lembaga-lembaga negara yang menjalankan annegaradan/atauanggarananggaranpendapatan belanja daerah.26. Orang yang Populer Secara Politis (Politically ExposedPerson) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:a.PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untukmelakukan fungsi penting (prominent function) olehnegara lain (asing), seperti kepala negara ataupemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahsenior,pejabatmiliterataupejabat dibidangpenegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaanyang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalampartai politik;

-8-b.PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenanganuntuk melakukan fungsi penting (prominent tahan, politisi senior, pejabat penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaanyang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalampartai politik; danc.Orang yang diberi kewenangan untuk melakukanfungsi penting (prominent function) oleh organisasiinternasional, seperti senior manajer yang meliputiantara lain direktur, deputi direktur, dan anggotadewan atau fungsi yang setara.27. Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank(correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagibank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatantertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran danjasa perbankan lainnya.28. Cross Border Corespondent Banking adalah rrespondent atau bank respondent berada di luarwilayah Negara Republik Indonesia.29. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatanusaha secara konvensional, termasuk kantor cabang daribank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umumsyariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundangan-undangan di bidang perbankan.30. Undangsebagaimanayangmengaturmengenai transfer dana.31. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintahTransfer Dana.32. Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintahTransfer Dana dari Bank Pengirim.33. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintahTransfer Dana.

-9-34. Konglomerasi Keuangan (Financial Group) adalah PJK yangberada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitankepemilikan dan/atau pengendalian.BAB IIKEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANGDAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTORJASA KEUANGANPasal 2PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risikotindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidanaPendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atauarea geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi(delivery channels), termasuk kewajiban untuk:a.mendokumentasikan penilaian risiko;b.mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevansebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, sertatingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untukditerapkan;c.mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dand.memiliki mekanisme yang memadai terkait ngberwenang.Pasal 3(1)PJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedurpengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang danPendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi danDewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola danmemitigasi risiko yang telah diidentifikasi.(2)PJK wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasandan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danmeningkatkan penerapannya jika diperlukan.(3)PJK wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalamuntuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risikoyang lebih tinggi teridentifikasi.

- 10 -Pasal 4PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk mengeloladan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkanpenilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yangtelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PeraturanOJK ini.Pasal 5(1)Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapanmanajemen risiko PJK secara keseluruhan.(2)Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit meliputi:a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;b.kebijakan dan prosedur;c.pengendalian intern;d.sistem informasi manajemen; dane.sumber daya manusia dan pelatihan.BAB IIIPENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWANKOMISARISBagian PertamaPengawasan Aktif DireksiPasal 6Pengawasan aktif

NOMOR 12 /POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi ...