BAB 6 LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA . PDF

16d ago
2 Views
0 Downloads
464.33 KB
35 Pages
Transcription

BAB 6LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIAKOMPETENSI INTI3.Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan, bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah kenegaraan,dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakatdan minatnya untuk memecahkan masalahKOMPETENSI DASAR3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia4.6 Menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalamperekonomian Indonesia.1

PETA KONSEPDengan mengamati secara teliti, peta konsep memudahkan siswa dalammempelajari lembaga jasa keuangan dalam perekonomian IndonesiaLEMBAGAJASAKEUANGANDitinjaudariOtoritas JasaKeuangan ngsiJenisPrinsipProdukLPSPASAR MODALoooooFungsiPeranLembaga PenunjangProdukMekanisme ungsiPeranJenisPrinsipProduk2

KATA KUNCI1. Pembayaran tunai5. Nota debet 9. E-money2. Pembayaran non tunai 6. Nota kredit 10. Transfer BI RTGS3. Warkat7. APMK11. Transfer SKNBITUJUAN PEMBELAJARANSetelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat:1. Mendeskripsikan dan menyajikan peran Otoritas Jasa Keuangan2. Mendeskripsikan dan menyajikan peran Lembaga Jasa Keuangan Perbankan3. Mendeskripsikan dan menyajikan peran Pasar Modal4. Mendeskripsikan dan menyajikan peran Perasuransian5. Mendeskripsikan dan menyajikan peran Dana Pensiun6. Mendeskripsikan dan menyajikan peran Lembaga Pembiayaan7. Mendeskripsikan dan menyajikan peran Pergadaian3

Kalau saya mengatakan “Lembaga Keuangan” apa yang ada di benak anda?Apakah bank? Atau hal lain? Kebanyakan dari masyarakat kita saat mendengar kata“Lembaga Keuangan” pasti hanya tertuju kepada bank, karena bank merupakantempat penyimpanan maupun peminjaman uang yang sudah menyebar luas dimasyarakat kita. Memang benar bahwa bank merupakan salah satu lembagakeuangan, namun sebenarnya lembaga keuangan itu bukan hanya bank, melainkanada lembaga keuangan bukan bank.Bentuk umum dari lembaga keuangan ini yaitu lembaga keuangan yangmenawarkan berbagai jenis jasa keuangan seperti simpanan, kredit, proteksiasuransi, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanismetransfer dana. Lembaga jasa keuangan ini dalam dunia keuangan bertindak selakulembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana keberadaanlembaga ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).A. OTORITAS JASA KEUANGANa. Pengertian OJKOtoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang ngberfungsimenyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadapkeseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan,pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalahlembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peranBapepam-LK.Dengan adanya OJK fungsi pengawasan lembaga keuangan bankataupun bukan bank akan diambil alih oleh OJK. Sementara Bank Indonesia4

peranannya hanya sebagai bank sentral yang peranannya sebagai regulatorkebijakan moneter.b. Latar Belakang Terbentuknya OJKPembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untukmelakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsipengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasioleh berbagai hal, yajtu:1. Amanat Undang-UndangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesiasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UndangUndang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasakeuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, anlainyangmenyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.2. Perkembangan Industri KeuanganProses globalisasi dalam sistem keuangandan pesatnyakemajuandibidang teknologi informasi serta inovasi keuangantelah menciptakan industrikeuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.3. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan.Saat ini terdapat kecenderunganlembaga jasa keuangan besar memeilikibeberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatanusahanya (konglomerasi). Misalnya bank memiliki anak perusahaan dalambentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan danapensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanyakompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.5

4. Perlindungan KonsumenPermasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antaralain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnyaperlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsiedukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.Dari hal-hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengaturdan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu OJKc. Tujuan dibentuknya OJKSalah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjaeli nilaitambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalahkewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenanganini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwapembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar :1. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secarateratur, adil, transparan, dan akuntabel;2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutandan stabil; dan3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapatmendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehinggameningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampumenjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia,pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengantetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dandilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang ban,transparansi,dankewajaran (fairness).6

Gambar: Kantor OJKd. Peran OJKPeran Otoritas jasa keuangan yaitu1. erintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.2. Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatanjasa keuangan di sektor perbankan.e. Fungsi, Tugas, dan wewenang OJKFungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturandan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalamsektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas daricampur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan danpengawasan terhadap:1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.7

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugasutama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan,pasar modal, dan Jndustri Keuangan Non Bank (IKNB);2. Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan;persetujuan ataupenetapan pembubaran;3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan danmenunjuk pengelola statuter; dan4. Menetapkan sanksi administratif.Terkait Edukasi dan PerlindunganKonsumen,OJKmemilikikewenangan untuk melakukan:1. Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugiankonsumen dan masyarakat;2. Pelayanan pengaduan konsumen; dan3. Pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen danmasyarakat.f. Visi dan Misi OJKVisi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yangtepercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampumewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yangberdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.Misi OJK adalah:1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan8

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan danstabil; dan3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.g. Struktur organisasi OJKStruktur organisasi OJK terdiri atas:1. Dewan Komisioner OJK; dan2. Pelaksana kegiatan operasional.Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:1. Ketua merangkap anggota;2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;8. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota DewanGubernur Bank Indonesia; dan9. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabatsetingkat eselon I Kementerian Keuangan.Keberadaan Ex-officio diperlukan dalam rangka koordinasi, kerja sama, danharmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen StrategisII;3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang PengawasanSektor Perbankan;9

4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang PengawasanSektor Pasar Modal;5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidangPengawasan Sektor IKNB; Ketua Dewan Audit memimpin bidang AuditInternal dan Manajemen Risiko; dan6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumenmemimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.h. Hubungan kelembagaanDalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesiadalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:1. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;2. sistem informasi perbankan yang terpadu;3. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, danpinjaman komersial luar negeri;4. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;5. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan6. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, danwewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, BankIndonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut denganmenyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, Bank Indonesia tidak nk.Laporanhasilpemeriksaan bank disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejakditerbitkannya laporan hasil pemeriksaan.OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenaibank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang-undangan.Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami memburuk,OJKsegeramenginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuaidengan kewenangan Bank Indonesia.10

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadapbank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasiterlebih dahulu dengan OJK.OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangundan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.i.Perlindungan konsumen dan masyarakatUntuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenangmelakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yangmeliputi:a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristiksektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannyaapabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; danc. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di sektor jasa keuangan.OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduanKonsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelakudi Lembaga Jasa Keuangan; danc. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan olehpelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenangmelakukan pembelaan hukum, yang meliputi:a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepadaJasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduanLembagaKonsumenyangdirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;b. mengajukan gugatan:1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yangdirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada11

di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksudmaupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;dan/atau2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkankerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagaiakibatdari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.j. Soal LatihanCari dan temukan kegiatan edukasi yang dilaksanakan aleh OJK, misalnyadalam bentuk semi nar, sasialisasi, pameran, iklan layanan masyarakat, atautalkshaw.B. LEMBAGA JASA KEUANGANLembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya1. PERBANKANPerbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalammelaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariahsebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan danundang-undang mengenai perbankan syariah.a. Pengertian Ba

BAB 6 LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA KOMPETENSI INTI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan ...