STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS ...-PDF Free Download

http://dpmptsp.lebakkab.go.id/portal/wp-content/uploads/2019/09/tanda-daftar-usaha-pariwisata.pdf

>>STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS ...-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - Dinkes Kota Bogor

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - Dinkes Kota Bogor

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT RORS/YANKES-15 Revisi No : 0 Tgl Terbit : 11-04-2015 Halaman : 1 dari 5 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Dinas Kesehatan Kota Bogor Dibuat Oleh : Kepala Seksi Bindal Sarkes, Dr. Juliatini Hermawan Diperiksa oleh : Kabid Yankes, Dr. Ratna Dyah M.,M.Kes ...

Continue Reading...
35. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ...

35. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ...

IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN INSTALASI LISTRIK KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI No. Komponen Uraian 1. Dasar Hukum UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Kepmenakertrans RI No:Kep-75/Men/2002 tentang Pemberlakuan Estándar Nasional Indonesia (SNI) No. SIN-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) Di Tempat Kerja Peraturan Daerah Kota ...

Continue Reading...
31. STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN DAN IZIN ...

31. STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN DAN IZIN ...

2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 2. Maksud dan tujuan Menciptakan izin usaha yang sehat di bidang pengangkutan umum dan mengendalikan kelangsungan usaha angkutan umum 3 ...

Continue Reading...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

13.Perka BKPM No. 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Bidang Penanaman Modal Provinsi & Kabupaten/Kota. 14.Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 15.Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. 16.Perka BKPM No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas

Continue Reading...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Perka BKPM No. 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Bidang Penanaman Modal Provinsi & Kabupaten/Kota. 14. Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 15. Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. 16. Perka BKPM No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas

Continue Reading...
PROVINSI JAWA BARAT - Bandung

PROVINSI JAWA BARAT - Bandung

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1605 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 235 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. b ahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditet a pkan dengan Peraturan ...

Continue Reading...
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Perjanjian Kinerja Eselon IV KASI Pembinaan Operasional Jaringan Trayek dan Perizinan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2017 Target Triwulan (%) No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Triwulan Tersedianya Pelayanan teknis bengkel yang sesuai standar. Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan Triwulan 1 0,00 0,00 Triwulan 2 46,00 22,81 Triwulan 3 69,00 45,61 Triwulan 4 100,00 100 ...

Continue Reading...
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG IZIN USAHA PERIKANAN ...

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG IZIN USAHA PERIKANAN ...

usaha, dan standar pelayanan minimal (SPM). Teknik analisis data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang telah dikumpul melalui wawancara mendalam dan diinterpretasikan serta dianalisis dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Hasil penelitian lapangan melalui pendekatan proses, diketahui bahwa keberadaan badan perizinan ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pada sektor ...

Continue Reading...
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN ...

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN ...

menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, ... Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja ...

Continue Reading...
registrasipangan.pom.go.id

registrasipangan.pom.go.id

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya Standar Pelayanan Registrasi Pangan Olahan, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab ...

Continue Reading...
51. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ...

51. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ...

51. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN PESAWAT ANGKAT/ANGKUT KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI No. Komponen Uraian 1. Dasar Hukum UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Permenaker R.I. Nomor 05 tahun 1985 tentang Pesawat Angkat Angkut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 2. Maksud dan tujuan Pengawasan ...

Continue Reading...