(PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM)-PDF Free Download

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kursus_brevet_A/kursppn.pdf

>>(PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM)-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ... - Provinsi DKI Jakarta

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ... - Provinsi DKI Jakarta

Undang-UndangNomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nor'lor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaj Baran!! dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak ...

Continue Reading...
taxforte.com

taxforte.com

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan ...

Continue Reading...
BAB III GAMBARAN DATA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A.

BAB III GAMBARAN DATA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A.

Undang-undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah undang-undang Nomor 8 tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 42 tahun 2009. E. Karekteristik Pajak Pertambahan Nilai . a. Pajak tidak langsung . Beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha ...

Continue Reading...
Bab 10 PPN - bambangkesit.files.wordpress.com

Bab 10 PPN - bambangkesit.files.wordpress.com

Pajak. Bila PPN dan PPn.BM yang dipungut saat penyerahan dimasukkan dalam harga jual, maka PPN dan PPn..BM tersebut harus dikeluarkan dari harga jual, karena bukan merupakan unsur harga jual. Adapun perlakuan potongan tunai atau rabat baik yang tercantum dalam faktur penjualan maupun faktur pajak harus dikurangkan dari harga faktur, sehingga

Continue Reading...
ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS AKAD MURABAHAH

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS AKAD MURABAHAH

Pengertian dan Karakteristik PPN Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Mahesar, 2014). Kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang ...

Continue Reading...
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN ...

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN ...

Penjualan atas Barang Mewah (P PnBM), dan Pajak Penghasilan (P Ph) Pasal 22 Impor. (2 ) Pajak Pertambahan Nilai (P PN) atas penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak dipungut sepanjang telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (S KB PPN) dar i Direktorat Jenderal Pajak.

Continue Reading...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

12. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut dengan PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 13. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Pasal 2 (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Continue Reading...
ANALISIS PENERIMAAN NEGARA PADA PERUBAHAN KEBIJAKAN ...

ANALISIS PENERIMAAN NEGARA PADA PERUBAHAN KEBIJAKAN ...

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% serta pajak penghasilan (PPh). Adapun PPh untuk pelancong yang memiliki NPWP adalah sebesar 7,5% dan untuk yang tidak mempunyai NPWP adalah sebesar 15%. Permasalahan yang sering terjadi pada saat pemeriksaan barang bawaan penumpang adalah kurang pemahaman penumpang terhadap proses kepabeanan dan tarif bea masuk dan pajak pada produk yang dibeli serta ...

Continue Reading...
EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK B UMI DAN BANGUNAN ...

EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK B UMI DAN BANGUNAN ...

(PPN) dan B 1945, pajak 1985 merup atas b pengu dapat keunt atau b imaan nega, dana pinj haan negar Dari sud akan untuk himpun da isme yang u (Chaizi, la oleh pe ral Pajak a dan Pajak angunan (P Sesuai de ketentuan-ditetapkan tentang Pa akan landa umi dan/a asaan dan/a Keberada dimenger ungan dan/ adan yang ra juga dap aman dalam a ataupun m ut pandang meningka na yang mengacu 1985: 16 ...

Continue Reading...
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). 3. Menurut Pemungutnya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah

Continue Reading...
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK ...

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK ...

dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang ·dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1769) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas ...

Continue Reading...